 |
| Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Ari Kumala Putra Sinik.ist |
Medan | Garda.id
Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) akan mengadakan Dialog Publik yang kedua pada bulan April 2025, tepat setelah Idul Fitri 1 Syawal 1447 H. Dialog ini mengusung tema "Kemana Mengalirnya Uang Pemprovsu APBD 2024, Paskah PON XXI dan PILKADA 2024 Ditangan Plt. Gubsu Fathoni?"
Azhari Sinik, Ketua LSM LIPPSU, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah lanjutan dari Dialog Publik pertama yang diadakan awal tahun 2025. Dalam acara berbuka puasa bersama pada Jumat, 7 Maret 2025, Azhari mengungkapkan bahwa dialog ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi keuangan Pemprovsu yang tercatat dalam APBD Sumut 2024, yang dianggap perlu dipertanyakan, terutama pasca kepemimpinan Pj. Gubsu Fathoni.
"Dialog ini penting untuk mengungkapkan bagaimana anggaran Pemprovsu digunakan, terutama setelah Pilpres dan Pileg 2023, serta menjelang PON XXI dan Pilkada 2024. Apa yang terjadi dengan keuangan Pemprovsu pada tahun 2024?" tanya Azhari Sinik.
Pada dialog yang akan digelar, LIPPSU akan mengundang sejumlah narasumber, di antaranya Pj. Sekda Sumut M. Effendi Pohan, Mantan Kepala Bapenda Sumut H. Achmad Fadli, Kepala Bappelitbang Alfi Syariza, Kepala BKAD M. Rahmadani, Kepala Inspektorat Sulaiman Harahap, Pimpinan DPRD Sumut, serta Pimpinan BPK Wilayah I Sumut. Juga hadir pengamat sosial, ekonomi, dan politik Dr. Shohibul Anshor serta pengamat anggaran Elfanda.
Azhari Sinik juga menyoroti peningkatan pengeluaran Pemprovsu dalam APBD 2024 yang lebih difokuskan pada kebutuhan politik dan penyelenggaraan PON XXI serta Pilkada 2024, sementara alokasi untuk pembangunan masyarakat justru mengalami pengurangan signifikan. "Anggaran Pemprovsu setelah Pilpres dan Pileg 2023 banyak terkuras untuk berbagai kegiatan, sementara belanja pembangunan yang penting bagi rakyat jauh berkurang," jelas Azhari.
Lebih lanjut, Azhari menegaskan bahwa hampir 800 Miliar Rupiah dalam P.A.PBD 2024 yang digerakkan oleh Pj. Gubsu Fathoni harus dipertanggungjawabkan. "Tapi apa tujuan penggunaan dana tersebut, sementara hutang Pemprovsu kepada pihak ketiga yang mencapai hampir 650 Miliar Rupiah belum terbayar dari belanja murni APBD 2024?" tegasnya.
Sebagai contoh, Azhari menyoroti ketidakpastian pembayaran anggaran pada Dinas PUPR Sumut, yang mencatatkan utang sebesar 218 Miliar Rupiah, dan Biro Kesra yang belum membayar Hibah Rumah Ibadah sebesar hampir 121 Miliar Rupiah. "Pemerintahan di bawah kepemimpinan Fathoni selaku Plt. Gubsu ini tampaknya menjadi pemerintah yang penuh dengan kebohongan dan meninggalkan kotoran anggaran di Sumut," pungkas Azhari.
Dialog Publik LIPPSU diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Sumut mengenai pengelolaan anggaran daerah dan kejelasan aliran dana yang digunakan dalam berbagai kegiatan pemerintah.rel
