 |
| Ist |
Medan | Garda.id
Debat kedua Pilkada Sumut memanas. Calon gubernur nomor urut 1, Bobby Nasution dan calon gubernur nomor dua, Edy Rahmayadi, saling sindir soal keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumatera Utara.
Mulanya pasangan nomor urut satu diminta menjelaskan bagaimana solusi meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal. Bobby menjawab akan memperbanyak BLK di Sumut. Sebab sepengetahuannya, dalam lima tahun terakhir jumlah BLK di Sumut hanya ada satu.
"Karena cuma satu terus BLK dalam 5 tahun ke belakang. Jadi jangan cuma satu sebiji itu aja, itupun fasilitas dalamnya tak diperbaiki," kata Bobby dalam debat Dyandra, Kota Medan, pada Rabu malam (6/11/2024).
Sementara untuk jangka panjang, Bobby Surya akan menggencarkan sekolah vokasi. Selain itu, memanfaatkan aset provinsi di kabupaten/kota untuk membuat BLK.
Jawaban Bobby ditanggapi Edy. Dia menyindir Bobby tak tahu data.
"Memang wali kota Medan, baru baca BLK kota medan, untuk itu baca data, BLK di Sumut 17 walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaa," katanya.
Menurutnya, BLK itu dipakai untuk anak-anak SMK praktek.
"Mohon ini dipahami, kalau hanya bicara, saya maklum namanya wali kota, jadi baru tahu, bicarakan gunakan data," sindir Edy kembali.
Kalau memang jumlah itu dianggap kurang, Edy siap menambah BLK di Sumut jika terpilih. Karena menurutnya, meningkatkan kualitas tenaga kerja penting. Agar tidak pakai memakai tenaga kerja dari luar apalagi dari tenaga kerja asing.
Sindiran Edy kembali dibalas Bobby. Meski dia hanya wali kota, dia pastikan data yang disampaikan Edy justru salah.
"Saya memang wali kota pak, tapi kalau boleh saya tambahi sedikit soal BLK pak, di Medan itu balai besar itu Pak, dari kemenetrian, tolong bedakan mana BLK, mana balai besar, BLK setahu saya baru ada di Siantar, kalau memang 17 boleh sebutin minimal tiga saja, tapi kalau di Medan itu balai besar," ujarnya.
Calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri, menegaskan bahwa pengelolaan jalan desa bukanlah tanggung jawab gubernur. Pernyataan tersebut disampaikan Edy saat mengikuti debat kedua.
Edy menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada beberapa aspek penting terkait infrastruktur transportasi.
"Pemerintah harus hadir untuk menyiapkan modal transportasi massal yang ramah lingkungan dan memperhatikan soal polusi," ujarnya.
Konektivitas antar provinsi dan kabupaten harus menjawab kebutuhan rakyat. Perbaikan jalan yang harus diperbaiki harus jelas, termasuk membedakan antara jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan nasional.
"Jangan nanti, berbicara jalan itu sampai ke desa-desa," tegas Edy.
Edy juga menekankan pentingnya loyalitas pemerintah dalam proses ini.
Ia mengingatkan agar wali kota dan bupati tidak sembarangan dalam mengatur, yang dapat mengakibatkan kemacetan dan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. "Kita pasti bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia paling berkuasa di tempat ini," tutupnya.
Bobby Banggakan Bus Listrik di Kota Medan
Debat kedua Pilkada Sumatera Utara (Sumut) digelar. Baru dibuka sesi tanya jawab, kedua pasangan calon (Paslon) Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution sudah mulai hangat.
Keduanya ribut saling sindir soal bus listrik dan jalan rusak di Kota Medan.
Awalnya Bobby menyinggung akan langsung melanjutkan pengadaan bus listrik seperti di Kota Medan. Kemudian, ia menyindir bus listrik tidak bisa berjalan lancar lantaran sejumlah jalan yang masih rusak.
"Saya tahu ada 9 bus listrik di Kota Medan. Itu harusnya penyerahannya dari gubernur yang diajak di situ," kata Edy membalas sindiran Bobby dalam debat kedua Pilkada Sumut, Rabu (6/11).
"Masa gubernur diserahkan ke Walikota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan masih ribut," sambung Edy.
Selanjutnya, Edy menyinggung bus listrik di Kota Medan kurang diminati warganya. Lantaran, waktu tempuh yang dinilai kurang efisien.
"Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor. Tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut," balas Edy.
Untuk itu, Edy menilai keberadaan bus listrik masih perlu kajian bukan hanya sekadar pengadaan.
"Semua bisa kita lakukan. Yang kedua jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan karena bus-bus listrik hanya berputar di Kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan, itulah yang harus diselesaikan ke depan di semua dengarkan lalu gubernur bupati Walikota gubernur adalah waktu di daerah waktunya," katanya.(red)
