 |
| Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani.ist |
TOBA | Garda.id
Dugaan pelanggaran pilkada berkedok pembagian Kartu BPJS Ketenagakerjaan di Toba tengah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Dalam video yang berdurasi 20 detik terlihat kartu BPJS Ketenagakerjaan disandingkan dengan kartu berwarna merah yang dilengkapi cabup Toba Poltak Sitorus.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan bersama dengan Camat Siantar Narumonda menghadirkan kepala desa dan perangkat dari 11 desa. Terkait adanya informasi ini, pihak Bawaslu Toba bakal melakukan kajian apakah ini pelanggaran administrasi, pidana atau pelanggaran lainnya.
"Informasi awal ini menjadi bahan kajian kami nantinya dan akan kita proses nantinya lebih lanjut," ujar Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani, Kamis (03/10/2024).
"Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses kadaluarsanya ada 7 hari dan ini masih di hari pertama. Ini akan dikaji dalam 5 hari dan akan diputuskan apakah masuk dalam pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana atau pelanggaran lainnya," sambungnya.
Pihak Bawaslu Toba akan melakukan pendalaman atas informasi awal yang diterima untuk selanjutnya menyampaikan keputusan atas hasil kajian tersebut.
"Ini nanti akan kita lihat, instansi apa pemberi, lembaga mana, siapa yang diundang, apakah masuk definisi kampanye untuk memenangkan satu diantara paslon. Karena yang dilarang dalam PKPU, lembaga dan instansi tidak bisa berpolitik praktis dengan tujuan menguntungkan salah satu paslon," lanjutnya.
Apabila masuk dalam kategori pelanggaran, lanjutnya, pihaknya bakal menangani. Dengan adanya alat bukti awal ini, ia belum bisa memutuskan apakah hal itu termasuk pelanggaran atau tidak.
"Nanti akan kita putuskan apakah ini pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana atau pelanggaran lainnya. Secara Perbawaslu, bila ini memenuhi unsur materialnya, maka ini masuk dalam pelanggaran dan penanganan pelanggaran," terangnya.
Terpisah, Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Toba Reguel Hasadaan mengatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program bupati sejak awal tahun anggaran 2024.
"Itukan program pak bupati mulai tahun anggaran 2024 baru di launching lah bulan 6 kemaren di pendopo, di Porsea sama di Parsoburan, 3 tempat kemaren.
Ini yang kami laksanakan sekarang yang tidak mengambil kartu dari kecamatan Siantar Narumonda ada 100 an kartu yang tidak diambil, kartu itu kan penting bagi masyarakat jadi kami antarlah langsung ke kecamatan supaya pak camat mengumpulkan aparatnya, bukan masyarakat kami kumpulkan, perangkat desanya yang kami kumpulkan", sebut Reguel dikonfirmasi melalui selulernya.
Foto Bupati Toba Poltak Sitorus yang diketahui saat ini menjadi salah satu peserta Pilkada 2024 menjadi sampul untuk setiap kartu BPJS Ketenagakerjaan yang dibagikan, disebutkan tidak menyalahi.
"Kenapa ada foto pak bupati, karena itu program pak bupati, bukan karena kampanye, kan tidak ada nomor, cuma photonya disitu. Kami kan minta ke pak bupati bagaimana konsepnya lalu disebutkan beliau photonya yang pakai tungga panaluan. Besok juga kami akan bagikan ke Pintu Pohan.
Saya rasa tidak menyalahi, itu kan foto pak bupati tidak ada nomor urut sebagai peserta kampanye dan tidak ada disitu wakilnya untuk calon, kami hanya menyampaikan program nya melalui acara itu bahwa kegunaan BPJS itu apa, seperti itu. Itu sampul tempat kartu BPJS sesuai ukuran kartunya", terang Raguel.
Sebelumnya, Camat Siantar Narumonda, Evendi Marpaung mengakui pihaknya hanya memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan di Aula Mini Kantor Camat Siantar Narumonda.
"Kita hanya memfasilitasi, yang hadir perwakilan dari 11 desa, pemerintah desanya. Tadi memang langsung pak Kadis perizinan yang memandu acara dan menyatakan cara sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang di pendopo waktu itu yang seluruh desa dihadirkan.
Jadi saat itukan tidak semua kartunya ter print dari tenaga kerja jadi tadi mau mengantarkan langsung ke kecamatan Siantar Narumonda dan beberapa kecamatan lain kata pak kadis", pungkasnya. /desi
