 |
| Ist |
Padangsidimpuan | Garda.id
Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Peduli Pembaharuan Indonesia (YPPI) di Hotel Grand Inna Medan pada 22-25 Mei 2024 telah memicu perdebatan bahkan diduga salah satu Aparat Pemerintah dalam hal ini Camat Padangsidimpuan Tenggara telah mengkondisikan kegiatan yang output dan input nya masih dipertanyakan.
Acara yang seharusnya menjadi forum untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam mendukung ketahanan pangan desa, malah terperangkap dalam berbagai kontroversi.
Yang menjadi fokus utama kontroversi ini adalah pembukaan acara oleh Camat Padangsidimpuan Tenggara, Yanti Batubara, yang seharusnya dilakukan oleh Pj Walikota Padangsidimpuan atau Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang).
Kehadiran Kepala Desa (Kades) dan istri Kades juga menjadi sorotan,berdasarkan undangan yang tersebar seharusnya berisikan Kades dan Aparatur Desa akan tetapi berdasarkan info dilapangan Kades dan Istri dan bukan sampai disitu, Bimtek tersebut diduga diikuti hanya Kades se kecamatan Padangsidimpuan Tenggara..ada apa..???
Bimtek TTG yang di motori salah satu penyelenggara dari YPPI adanya dugaan pembayaran peserta dibandrol sebesar 5 juta per orang, meskipun mayoritas peserta berasal dari kalangan Kades dan istri Kades.
Selain itu, pertanyaan besar muncul terkait manfaat sebenarnya dari Bimtek tersebut. Apakah benar-benar ada hasil yang diharapkan atau hanya sekadar acara rutin tanpa dampak yang signifikan?
Tidak hanya itu, kegiatan Bimtek yang dilakukan di tengah libur panjang Waisak 2024 ini menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah para peserta, terutama para Kades, benar-benar memahami dan memiliki fasilitas serta kemampuan yang dibahas dalam acara tersebut, atau hanya sekadar melihatnya sebagai liburan tambahan?
Oleh karena itu, Pemerhati kebijakan politik dan pemerintahan dari Tabagsel, Bang Regar, dengan tegas meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan tindakan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran untuk Bimtek.
Menurutnya, dana yang berasal dari masyarakat harus digunakan secara efisien dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"APH diharapkan tegas dalam melakukan pengawasan terkait anggaran bimtek desa diharapkan jangan main mata, mengingat anggaran bimtek anggaran dari rakyat dan sudah sewajibnya bermanfaat untuk rakyat/masyarakat didesa itu sendiri, dan bukan untuk memperkaya oknum-oknum yang tak bertanggungjawab," ujarnya.
Kritik Bang Regar juga menyoroti fokus yang seharusnya ditujukan kepada kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan Bimtek, bukan untuk kepentingan politik atau finansial yang sempit.
Ia menegaskan pentingnya agar setiap aspek dari kegiatan Bimtek diarahkan untuk memberikan manfaat konkret bagi peningkatan ketahanan pangan desa, lagi-lagi bukan sekadar sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
"Sorotan bimtek yang beberapa kali hasil temuan banyak menjadikan ajang Bimtek ajang mencari keuntungan, bahkan hebatnya lagi saling lempar bola dalam siapa penyelenggara dan hampir rata mengkambing hitamkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH), " Tegas bang Regar
Dilokasi, salah satu awak media dari medan sempat heran ada yang melaksanakan bimtek dikota medan dan sempat meminta konfirmasi kepada yang diketahui seorang perempuan yang menjabat sebagai Camat dikota Padangsidimpuan akan tetapi perempuan tersebut saat dikonfirmasi mencoba menghindar dan akhirnya meninggalkan lokasi acara tersebut, hingga berita ini ditayangkan, oknum Camat tersebut saat awak media dari Padangsidimpuan mencoba konfirmasi kepastian dari kelanjutan awak media diMedan juga tak memberi respon bahkan awak media lainnya di blokir.zal
